Merdeka dalam Memberi dan Menerima

Oleh Anselmus JE Toenlioe

Saya mempunyai seorang sahabat karib yang sangat luar biasa dalam hal memperhitungkan kewajiban dan haknya. Baginya, kewajiban dan hak adalah dua hal yang harus diperjuangkan secara seimbang, tapi ia rela melepas haknya ketika yang diperolehnya tidak sepadan dengan kewajiban yang sudah dilakukannya. Dengan pola perilaku seperti ini, saya yakin, di tengah iklim masyarakat yang amat kental dengan perilaku korupsi,  karib saya  pasti bersih dari perilaku tidak terpuji itu atau perilaku buruk lain. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan korupsi yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya kalau haknya sendiri pun tidak ia ambil sementara kewajibannya telah ia jalankan dengan tuntas?
Perilaku sahabat saya tersebut mengingatkan saya akan sebuah ungkapan klasik  penuh makna, “Lebih berbahagia memberi daripada menerima”. Ia, sahabat saya itu, sudah memberi dengan melaksanakan secara tuntas kewajibannya. Saya yakin ia berbahagia karena telah memberi. Lalu, ketika sampai giliran ia harus menerima haknya,  ia menolak  menerimanya karena tidak sepadan dengan kewajiban yang sudah dilakukannya. Berbahagiakah ia? Ternyata ia tetap berbahagia karena telah memberi dalam bentuk kritik terhadap sistem yang tidak adil. Ia memang kehilangan sejumlah uang, tetapi ia tetap berbahagia karena telah memberi sesuatu yang dalam harapannya entah kapan dapat memperbaiki sistem birokrasi yang bobrok.
Saat ini kita masih berada dalam suasana memperingati hari kemerdekaan negeri ini. Kalau korupsi diartikan sebagai perilaku mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka sesungguhnya bangsa-bangsa penjajah adalah bangsa korup karena mereka mengambil tidak hanya kebebasan, tetapi juga harta milik masyarakat tanah jajahan. Sungguh sayang, setelah kita bebas dari lilitan korupsi dalam bentuk penjajahan, kita justru menjajah diri sendiri dengan perilaku korupsi yang semakin menjadi. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka dari penjajahan Belanda, peringkat kita sebagai negara terkorup tetap berada di urutan atas.
Kembali ke kasus sahabat karib saya, sahabat tersebut telah menikmati kemerdekaan sejati. Ia merdeka dalam melakukan hal baik dan benar, paling tidak menurut versinya. Pasti diakui banyak pihak bahwa itulah salah satu wujud kebenaran sejati dalam mengisi kemerdekaan. Ia merdeka dalam memberi dan menerima dan rupanya ia merasa lebih berbahagia memberi daripada menerima demi kebaikan bersama sebagai bangsa merdeka.
Secara sosiologis, teman tersebut mempraktikkan paradigma yang disebut paradigma definisi sosial. Paradigma ini memandang manusia sebagai aktor sosial, penentu realitas sosial. Bagi paradigma ini, perubahan sosial, termasuk perubahan dari masyakat korup ke masyarakat beradab, hanya mungkin terjadi bila hadir aktor-aktor sosial yang mendefinisikan sendiri perannya dalam realitas sosial.
Pada sisi lain,  terdapat paradigma fakta sosial yang memandang manusia tidak lebih dari sekadar komponen sistem sosial. Bagi paradigma ini, ketersediasan peraturan dan perundang-undangan yang tepat, serta birokrasi yang mengawal pelaksanaannya merupakan kunci perubahan sosial.
Jika diaplikasikan sendiri-sendiri, dua paradigma tersebut tidak mungkin seefektif dan seefisien dalam mengelola kehidupan sosial. Idealnya, keduanya digunakan secara simultan dalam mengelola kehidupan sosial. Sungguh sayang, di negeri ini penggunaan paradigma fakta sosial amat dominan, sementara paradigma defnisi sosial diabaikan. Nyatanya, setelah merdeka lebih dari 60 tahun, korupsi di negeri ini masih terus merajalela  ke mana-mana.
Mari kita belajar dari orang-orang seperti sahabat karib saya sebagai manusia merdeka yang mau memposisikan diri  sebagai aktor sosial untuk meminimalisasi korupsi di negeri ini. Merdeka!
Penulis adalah dosen FIP dan penyunting
majalah Komunikasi

Bagikan informasi ini:

One Comment

  1. This actually answered my problem, thanks!