Mendikbud Berikan Kuliah Tamu di UM

mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., memberikan kuliah tamu bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) pada Kamis (29/03). Kuliah tamu tersebut diselenggarakan di Gedung Kuliah Bersama (GKB), Gedung D2 FIP UM. Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) FIP UM tersebut menyampaikan beberapa poin, di antaranya mengenai anggaran pendidikan Indonesia dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rekrutmen guru, dan beban mengajar di sekolah.


Beliau menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tahun 2018 berjumlah hingga 440 triliun lebih. Anggaran tersebut dibagi kepada dua puluh kementerian dan lembaga serta provinsi dan kabupaten. Ada tiga kementerian penerima anggaran pendidikan paling besar, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemristekdikti), serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Saya khawatir mahasiswa S-1 banyak yang tidak tahu kalau anggaran pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Kemendikbud saja, dalam APBN itu namanya fungsi pendidikan, bukan anggaran pendidikan untuk Kemendikbud,” ungkap Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari otonomi daerah karena pendidikan sudah diotonomikan.
Kemendikbud mendapat dana sebesar 40 triliun lebih. Sekitar 9,8 triliun digunakan untuk membiayai Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan profesi guru swasta yang telah menerima sertifikat, dan untuk profesi guru negeri diambilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja barang dan jasa serta bantuan afirmasi ke sekolah-sekolah. Jadi itulah alokasi dana Kemendikbud. Akan tetapi, dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kemendikbud tetap menjadi penanggung jawab utama pendidikan. “Jadi, jangan kaget apabila ada siswa yang berkelahi, guru melakukan kecurangan maupun sekolah roboh yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah Kemendikbud,” ujar menteri pertama yang berasal dari IKIP tersebut.
Mengenai rekrutmen guru, guru bukanlah pegawai Kemendikbud, melainkan pegawai daerah. Kemendikbud hanya menunjukkan tingkat kebutuhan, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menetapkan kuotanya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menentukan. Karena pegawai daerah, guru bisa pindah profesi. “Tidak heran apabila ada guru yang menjadi kepala pasar, kepala satpam, di puskesmas maupun kepala desa,” tutur beliau.
Sekarang ini, karena Kemenristekdikti dan Kemendikbud sudah dipisah, Kemendikbud bukanlah pencetak guru, melainkan Ristekdiktik melalui Lembaga Pendidikan Tingkat Kependidikan (LPTK). Secara struktural, Kemendikbud tidak memiliki hubungan dengan LPTK, akan tetapi produk LPTK nanti akan digunakan oleh Kemendikbud.
Poin terakhir, pria kelahiran Madiun tersebut menjelaskan bahwa beban kerja guru dalam seminggu minimum 24 jam tatap muka, artinya beban kerja di luar kelas tidak diakui. Hal tersebut memicu  banyak masalah. Banyak guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka, terutama guru yang jumlah jam mata pelajarannya sedikit. Contohnya seperti guru agama, guru bahasa asing, dan sebagainya. Hal tersebut membuat banyak guru mencari jam mengajar di luar untuk mendapat 24 jam tatap muka. Ketika guru tersebut mengajar di luar jam pelajaran dan tidak linear dianggap tidak memenuhi. Karena peraturan tersebut, banyak terjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu, dibuatlah peraturan baru yang intinya mengakui pekerjaan guru di luar jam mata pelajaran, contohnya membimbing siswa. “Dari situ, diharapkan guru tetap berada di sekolah karena apabila ingin menerapkan pendidikan karakter, tidak mungkin guru tersebut keluar masuk sekolah,” jelas penerima Satyalancana Karya Satya XX tahun 2010.Shintiya

Bagikan informasi ini: