Oleh Linda Afriana
Bila seseorang membaca pemikiran berdikari Bung Karno, terlihat ada distorsi antara kesan umum dan apa yang tertulis. Disebutkan bahwa konsep berdikari Bung Karno bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kerja sama antar bangsa, tetapi justru memperbanyak. Yang ditentang adalah kerja sama yang tidak didasarkan kesederajatan antar bangsa, seperti dulu terjadi pada masa penjajahan, dengan merujuk kembali kepada yang telah diuraikan maka berdikari dapat ditarik pada posisi spesialisasi yang pada gilirannya membentuk hubungan antar bangsa yang saling tergantung. Setiap bangsa pasti memiliki sejarahnya sendiri termasuk Indonesia, dan bangsa itulah yang menguasai seluk beluk sejarah itu, dengan demikian spesialis dalam pemanfaatan warisan masa lalu baginya. Hal ini tidak saja berlaku dalam bidang politik dan sosial lain, tetapi juga dalam bidang ekonomi.
Setiap sistem ekonomi ternyata dibangun atas nilai-nilai universal disertai nilai-nilai lokal, yang sering mempunyai andil besar bagi sukses atau gagalnya pembangunan ekonomi. Kegagalan Federasi Rusia yang secara langsung menggunakan sistem ekonomi pasar negara barat, adalah contoh tepat, dilanda krisis berat, dan perlu melakukan usaha penataan kembali dari berbagai prasarana ekonomi, seperti kelembagaan yang sesuai. Seperti Yunani, yang sudah di kategorikan menjadi negara bangkrut oleh dunia karena hutang yang luar biasa kepada Federal Reserve dan hanya mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata saja. Tidak mengejutkan melihat nama Yunani bertengger di posisi dua dengan rasio utang terhadap GDP sebesar 161% . Hal itu tidak terjadi pada RRC, karena kultur ekonomi pasar dalam skala kecil ternyata tidak dihancurkan oleh pemerintah komunis Cina, dan perubahan pada sistem ekonomi pasar pun berlangsung secara gradual. RRC tidak langsung menggunakan rejim devisa bebas ala Indonesia, dan situasi ini turut melindungi RRC dari krisis 1997 lalu.
Lalu bagaimana mencapai sasaran kemandirian dalam ekonomi global saat ini? Segi vital yang perlu diperhatikan ialah bagaimana membangun serta memperbanyak modus kerja sama yang saling menguntungkan, menjunjung kedaulatan tiap-tiap negara, dan juga harus mengedepankan kesederajatan hubungan. Komunikasi harus berlangsung dua arah dua logis, dan lembaga multilateral PBB harus menjaga kepentingan umum global untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian.Seperti awal mula pemerintahan Jokowi-JK, awal tahun 2015 Indonesia semakin mesra membangun kerja sama multirateral dengan China dalam segala bidang. Apakah terdapat unsur lain di dalamnya ? Siapa yang tahu. Lagi-lagi program IMF ternyata buta pada dimensi manusia dari pembayaran hutang, karena lembaga itu mendahulukan tuntutan pembayaran hutang dari tuntutan mengatasi kemelaratan masyarakat luas. Namun, harus pula meneliti para pejabat dalam negeri, apakah mereka telah pula mengutamakan kepentingan rakyat banyak, terutama kaum miskin.
Dalam konteks ini, peran para pemimpin, yang umumnya terdiri dari para pejabat tinggi negara, para pelaku bisnis atau akademisi, hendaknya selalu mengedepankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsanya. Sebagaimana telah dinyatakan di depan, sistem ekonomi pasar tidaklah berada dalam vakum, ruang hampa, tetap akan berada dalam sistem nilai, serta sejarah masa lalu. Sistem nilai terkait dengan kehidupan kenegaraan tercantum dalam konstitusi negara itu. Konstitusi setiap negara pasti mengedepankan nilai-nilai besar bangsa tersebut, yang sebagian diuraikan secara lebih detil dalam pasal-pasalnya. Demikianlah bahwa UUD-1945 mendepankan demokrasi ekonomi, yang pada intinya menyatakan peran semua warga negara dalam kegiatan ekonomi, dan harus diarahkan pada peningkatan kemakmuran semua, bukan untuk perorangan atau kelompok.
Penulis adalah mahasiswa
Ekonomi dan Studi Pembangunan